Jam
Entri Populer
-
BAGIAN I (STOP BABS) APAKAH PERILAKU H I DUP BERSIH DAN SEHA T ? Perila k u hidup bersih dan sehat (PHBS) ... -
Joko Pramono, Koordinator BKM Bertempat di balai desa Jati, pada hari Ahad, 8 Januari 2012, BKM Jati Mandiri menyelenggarakan gebyar a... -
Sahabat Jati Mandiri, Salah satu kegiatan yang penting dalam setiap program adalah perencanaan yang matang. Dan perencanaan itu dituangkan ...
-
Dari Jetis Jati diberitakan bahwa perkembangan pembuatan tower air bersih sampai dengan tgl 30 November sudah sampai pada pembuatan tower at... -
Biro Pusat Statistik (BPS)menggunakan batas garis kemiskinan berdasarkan data konsumsi dan pengeluaran komoditas pangan dan non pangan. K...
-
SURAT KEPUTUSAN BKM JATI MANDIRI Nomor : 002/ PNPM-MP/BKM.JM/I II /1 1 TENTANG: ATURAN PINJAMAN BERGULIR –UPK BKM JATI MANDIRI Memperti...
-
DAlam rangka meningkatkan dan merevitaliasi semangat juang para relawan dalam membangun desa guna mengatas masalah kemiskinan, PNPM wilayah ...
-
ANGGARAN DASAR BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) JATI MANDIRI PEMBUKAAN Bahwa penanggulangan kemiskinan harus diupayakan oleh masyarak...
About Me
- BKM JATI MANDIRI
- Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia
- BKM JATI MANDIRI BKM JATI MANDIRI adalah lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat desa Jati. Lembaga ini dibentuk sebagai wujud dari kesadaran masyarakat atas permasalahan kemiskinan yang ada di desa Jati. Jiwa-jiwa yang memiliki kepedulian tersebut dihimpun dalam wadah BKM JATI MANDIRI. BKM adalah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan, dan sebagai lembaga BKM dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk kelurahan. BKM berkedudukan sebagai lembaga pimpinan masyarakat warga penduduk kelurahan dan merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan yang bersangkutan, yang posisinya di luar institusi pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan keluarga.
Selasa, 10 Januari 2012
Sukseskan Millennium Development Goals (MDG)
Millennium Development Goals (MDG) merupakan kerangka kerja pembangunan yang telah disepakati seluruh anggota PBB, termasuk Indonesia. Terdapat 8 sasaran MDG, yaitu: (1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan; (2) Mencapai pendidikan tingkat dasar yang merata dan universal; (3) Memajukan kesetaraan gender; (4) Mengurangi tingkat kematian anak; (5) Meningkatkan kesehatan ibu; (6) Menanggulangi HIV/AIDS; Malaria dan penyakit lain; (7) Menjamin kelestarian lingkungan; dan (8)Menjalin kerjasama global bagi perkembangan kesejahteraan.
Posyandu berperan penting dalam pencapaian sasaran MDG, utamanya terkait dengan peningkatan status gizi anak serta kesehatan ibu dan anak. Dukungan para Bupati/ Walikota sangat diperlukan bagi revitalisasi dan berlangsungnya kegiatan Posyandu. Kegiatan penimbangan Balita di Posyandu sangat penting untuk deteksi dini ada tidaknya masalah gizi pada anak.Indikator yang paling menentukan pada MDG-1 adalah prevalensi gizi kurang dan gizi buruk. Prevalensi gizi kurang telah menurun secara signifikan, dari 31% (1989) menjadi 17,9 % (2010). Demikian pula prevalensi gizi buruk menurun dari 12,8% (1995) menjadi 4,9% (2010). Kecenderungan ini menunjukkan, target penurunan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk menjadi 15% dan 3,5% pada 2015, diharapkan dapat tercapai.
Menkes memaparkan, untuk mengatasi masalah gizi, diprioritaskan kepada 1.000 hari pertama kehidupan mencakup perbaikan gizi ibu hamil dan anak usia 0 – 24 bulan. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan meliputi Pendidikan ibu tentang makanan bergizi selama hamil; Pemberian ASI dan MP-ASI, serta pemantauan pertumbuhan; Pemberian tablet Fe pada ibu hamil; Pelayanan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di fasilitas kesehatan; Konseling menyusui secara eksklusif; Pemberian TABURIA; Pemberian MP-ASI untuk anak usia 6–24 bulan gizi kurang; Pemantauan pertumbuhan di Posyandu; Supelementasi Vitamin A; Tatalaksana anak gizi buruk termasuk pencegahan dan penanganan kasus anak yang pendek (stunting); dan peningkatan intervensi melalui fortifikasi untuk menanggulangi kekurangan zat gizi mikro.
Dalam koridor MDG-4, Menkes menguraikan, berdasarkan data Hasil Suvei Demografi dan Kesehatan Indonesia (2007), angka kematian bayi (AKB) adalah 34 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita (AK Balita) adalah 44 per 1000 kelahiran hidup.
”Angka kematian neonatal menunjukkan tren penurunan yang lambat. Padahal, target yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah 23 per 1000 kelahiran hidup untuk AKB dan 32 per 1000 kelahiran hidup untuk AK Balita. Karena itu, keberhasilan imunisasi dan penanganan penyakit infeksi sangat besar kontribusinya”, tambah Menkes.
Selanjutnya, indikator MDG-5 yaitu angka kematian ibu (AKI), merupakan salah satu indikator yang diperkirakan sulit dicapai. Kesulitan ini tidak hanya dirasakan Indonesia tetapi juga di banyak negara berkembang di dunia. Data terakhir AKI adalah 228 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2007). Masih perlu upaya yang lebih keras guna mencapai target MDG pada 2015, yaitu AKI sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup.
“Tingginya AKI dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan budaya. Penyebab utama kematian ibu, yaitu perdarahan pasca persalinan, eklamsia dan infeksi. Memperhatikan permasalahan yang dihadapi maka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan merupakan salah satu upaya prioritas dalam penurunan AKI”, tandas Menkes.
Mengutip data hasil Riskesdas (2010), Menkes menyampaikan, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan secara nasional sudah mencapai 82,7%. Namun, hingga saat ini, baru 8 propinsi yang mencapai angka 90% (sesuai target MDG), yaitu Provinsi DI Yogyakarta, Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh.
“Dalam menurunkan AKI dan AKB serta meningkatkan kepesertaan KB pasca persalinan, dilaksanakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) sejak awal tahun 2011. Sasaran Jampersal adalah semua ibu hamil yang tidak mempunyai jaminan persalinan. Jenis pelayanan yang diberikan adalah Antenatal Care (ANC) sebanyak 4 kali, pertolongan persalinan, dan Post-natal Care (PNC) sebanyak 3 kali”, ujar Menkes.
Dalam pembahasan tentang MDG-6, Menkes menyatakan, case fatality rate (CFR) penderita AIDS di Indonesia menurun dari 40% (1987) menjadi 2.7% (2011). Ada kecenderungan peningkatan prevalensi HIV, namun prevalensi AIDS tampak stabil. Keadaan ini diduga terjadi karena meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan HIV-AIDS, sehingga lebih banyak orang yang terdiagnosis sejak dini. Faktor risiko utama penularan AIDS di Indonesia adalah hubungan seks heteroseksual tanpa pelindung (kondom) dan tukar-menukar jarum suntik di antara pengguna narkotik suntik (Penasun).
“Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS difokuskan pada upaya menekan laju angka prevalensi kasus HIV dan peningkatan persentase ODHA yang mendapat Anti Retroviral Treatment (ARV)”, jelas Menkes.
Pada tahun 2011, dimulai kegiatan Kampanye HIV/AIDS “Aku Bangga, Aku Tahu (ABAT)”. Kampanye ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDS pada masyarakat, khususnya kelompok umur 15-24 tahun, sebagai kelompok paling berisiko terinfeksi HIV. Kampanye ABAT dilakukan di 100 kabupaten/kota di 10 provinsi di Indonesia dengan angka prevalensi HIV yang tinggi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Riau, dan Sumatera Utara. Sosialisasi dilakukan pada 10 SLTP, 10 SLTA, 10 Perguruan Tinggi, 10 tempat kerja, dan di kalangan 10 organisasi kepemudaan. Kegiatan dilaksanakan secara lintas sektor oleh Kemenkes, Kemendagri, Kemenaker, Kemdikbud, BNN, KPA dan Pemerintah Daerah setempat.
Hal lain, Menkes membahas mengenai Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Saat ini, sebanyak 149 juta jiwa (63,13%) dari 236 juta jiwa penduduk telah memiliki jaminan kesehatan dengan berbagai model. Dengan demikian, jumlah masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan sebanyak 87 juta jiwa (36,87%).
Persentase terbesar peserta jaminan kesehatan adalah Jamkesmas sebanyak 76,4 juta jiwa (32,36%), Jamkesda sebanyak 31,8 juta jiwa (13,50%), peserta Askes PNS, pensiunan, dan veteran sebanyak 17,36 juta jiwa (7,36%); selebihnya peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek dan swasta lainnya. Pada tahun 2014, seluruh jaminan kesehatan sosial akan diselenggarakan oleh BPJS kesehatan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang BPJS.
Pada kesempatan tersebut, Menkes mengharapkan dari para Bupati/Walikota dalam mempercepat pencapaian MDG, agar dapat mengalokasikan pembiayaan yang memadai untuk kesehatan melalui APBD; melakukan pengawalan pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal; menempatlkan pencapaian MDG sebagai prioritas; melakukan fasilitasi penempatan tenaga strategis kesehatan di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan pulau terluar; dan memberikan perhatian khusus pada upaya penanggulangan bencana dan kegawat-daruratan.
Label:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Punggawa BKM 2013-2015
Punggawa BKM 2013-2015
Intrumentalia
Hikmah Hari Ini
Langganan
Postingan
Komentar
0 komentar:
Posting Komentar